DARURAT DAULAT – Prolog BangbangWetan Agustus 2017

Secara yuridis kelembagaan, Republik Indonesia telah eksis lebih dari tujuh dasawarsa. Bulan Agustus setiap tahun selalu semarak dengan rutinitas tujuh-belasan beserta pernak-pernik menyambut hari lahirnya Bangsa Indonesia. Sejak kecil kita diajarkan betapa berdarah-darah para pejuang memperjuangkan kemerdekaan, merebut kedaulatan negara dari penjajah, dan mengusir mereka yang merebut tanah air. Oleh sebab itu, tanggal kemerdekaan ini menjadi sakral beserta kibar bendera merah putih pada tiang yang tegak. Menandakan inilah bangsa yang berdaulat, diakui keberadaannya sebagai Republik Indonesia.

Daulat adalah syarat mutlak bagi sebuah negara, sebab kuasa penuh atas penjagaan wilayah beserta sumber daya alam dan manusia-nya menjadi jaminan keamanan bagi rakyatnya. Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pula, bahwa negara ini berkedaulatan rakyat. Artinya segenap tumpah darah penghuninya punya hak dan wajib menjaga kedaulatan Negara. Namun, apa benar kita semua punya kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai penjaga kedaulatan negara?

Satu bulan terakhir berbagai media sedang diramaikan isu penipuan label beras, kelangkaan garam, ribut perpu, pembubaran ormas, penggunaan dana haji, penyelundupan satu ton narkotika, deret tokoh publik yang tersangkut narkoba, dan lain-lain. Berbagai pertanyaan retoris yang muncul di tengah-tengah obrolan grassroot mungkin hanya cerminan rasa pedulinya terhadap ibu pertiwi. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Toh selama ini rakyat sudah terbiasa hidup dalam ketidak-pastian.

Keterbukaan informasi dan komunikasi yang ditawarkan tidak kemudian sejalan dengan rasa nyaman masing-masing individu untuk memperoleh referensi terpercaya. Lalu lintas media sosial seperti tanpa rambu dan lampu merah. Kanal informasi, hiburan, bahkan preferensi privasi setiap orang ditentukan oleh pemilik kekuasaan. Dan negara sulit menempatkan diri sebagai pemberi rasa aman di tengah banjir berita meresahkan. Hal-hal tersebut masih pada sektor informasi. Belum lagi soal pangan, perumahan layak, upah minimum pekerja, kepastian hukum, dan seterusnya. Kalau sudah begini rumit, tidak mungkin kita terus menerus berharap kedaulatan ‘diciptakan’ oleh pemerintah. Menjadi Darurat Daulat jika ternyata diam-diam kuda-kuda kedaulatan kita dirapuhkan oleh keadaan.

Yang paling bisa dilakukan adalah mengusahakan keberdayaan diri. Sebagaimana haluan baru Maiyah: “..wa la tansa nasibaka minaddunya” sejak Mocopat Syafaat Yogyakarta bulan Juli lalu mengingatkan kita untuk kembali bersibuk-sibuk sebagaimana manusia di dunia. Paham prioritas. Tidak muluk-muluk menuntut dan mengemis pada keadaan. Tentu ada berbagai aspek yang mesti dipenuhi, sebab diperlukan pula saling mengamankan satu sama lain. Konsekuensinya adalah meningkatkan kewaspadaan dan terus menerus memperbaiki agar tidak semakin jauh simpang langkahnya. Kita ciptakan rasa aman dalam bentukan daulat atas diri sendiri.

Bagaimana Maiyah berperan dalam penegasan Daulat di takaran individu hingga lingkup sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara? Jika bulan lalu Bangbang Wetan membahas Nasab-Nasib Generasi Kinthir, bulan ini kita titi perlahan apa saja yang paling memungkinkan kita lakukan, agar arus besar dunia yang mengusik keseimbangan manusia bisa dikendarai oleh yang berdaulat penuh atas dirinya.