Dialektika Pohon dan Beton

 

 

 

” Pohon pohon yang dengan sunatullah memproduksi oksigen (O2) dan membantu menetralisir racun serta karbon dioksid (C2O) mencoba di-disfungsikan sebagai makhluk hidup dan diganti dengan tiang tiang pancang yang membuahkan komisi dan materi, sungguh diluar konsep kemanusiaan. Beton menjadi solusi penting atas butanya hati nurani, hidup tidak sebatu ini kawan.”

 

Indonesia masih dalam kondisi yang sepertinya baik baik saja, damai dalam kegaduhan, santun dalam kebencian dan masih  lembut dalam keapatisan. Entah ini adalah ujian yang indah atau malah musibah yang  terus bertambah, belum bisa disimpulkan secara secara sudut pandang logika saya. Mengingat pertarungan politik dimedan laga kian hari kian memanas dan tak terkendali.

Pengaruh pengaruh horizontal dari timbulnya gesekan politik ini menyebabkan  fokus terhadap penyelesaian masalah kemanusian semakin membias, salah satu masalah yang paling tidak bisa saya maafkan adalah kebijakan kebijakan pemerintah terhadap perlindungan Sumber Daya Alam dan terlebih perlindungan dan pengelolaan hak mendapatkan hunian yang layak. Tekstualisasi ini dapat kita lihat pada undang–undang dasar 1945  BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tapi pertanyaannya apakah kita sudah merasakan hasilnya?

 

  • Menjadi Tamu Dirumah Sendiri

Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan / FTSP Jurusan Arsitektur, pemahaman teori teori  tentang kosep desain dan pembangunannya, aneka solusi dalam materi perkuliahan sangat konstruktif dan menjanjikan. Tetapi ketika diterapkan ditengah-tengah masyarakat  pada kenyataannya terdapat titik rapuh yang signifikan dalam menjawab dinamika kemanusiaan.

Peran Sipil dan Arsitektur sebagai sains dan seni pembangunan mulai menarik mundur dari fungsinya setelah kalimat sugeng rawuh (selamat datang) terpampang indah diatas pintu investasi Negeri ini. Sangat jelas bahwa pemerintah hanya membangun sarana dan prasarana, bukan membangun manusianya. Tolok ukur kebijakan tersebut bukan pencapaian terhadap kualitas peradaban melainkan megahnya gedung gedung pencakar langit, bersihnya trotoar dari pedagang kaki lima dan indahnya desain rumah rumah konglomerat. Mereka lupa bahwa dibalik megahnya gedung pencakar langit, terdapat keringat tukang dan kuli yang diabaikan kesejahteraannya. Mereka lupa, petani masih butuh menggarap sawah untuk kelangsungan hidup mereka. Dan yang paling menyedihkan lagi punahnya kearifan lokal yang diwariskan sebagai moralitas bangsa. Mereka lupa atau pura pura lupa.

Sepertinya saya harus mengkritik habis habisan pemerintah dalam hal ini, tapi tunggu dulu, saya tidak sekejam itu dan masalah ini tidak serta merta juga sepenuhnya salah pemerintah. Ada yang lebih penting untuk dikaji yaitu sistem. Sistem ini sudah ada sebelum saya lahir dan pilihannya hanya ada dua , kita lawan atau kita ikut arus. Sistem yang sudah mengakar tidak dengan ucapan bim salabim langsung ada, tetapi tetap ada proses sejarah panjang dengan atas dasar apa sistem ini ada, tentu harus dengan pikiran jernih kita mengupasnnya

Sistem yang melilit pola pikir pribumi akan saya sederhanakan dengan sepetak tanah yang keberadaannya oleh pemerintah dipagar betis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang selalu naik tiap tahun. Dan jangan ditanya lagi sangat sulit harga itu dijangkau oleh pribumi, dan bukan rahasia lagi siapa yang menguasai ekonomi  sehingga berdirilah pengembang pengembang sejenis Ciputra Group, Pakuwon dan lain lainnya. Dan lagi lagi, pribumi hanya menjadi penikmat visual semata, serta dengan tegas menjelaskan kenyataan bahwa kita masih menjadi tamu dirumah sendiri. Ya, itulah yang difatwakan oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

 

  • Distorsi Kearifan Lokal

Pertumbuhan penduduk yang selalu mengalami kenaikan 2% dari tahun ke tahun menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengembangkan hunian vertikal seperti apartemen, hotel, kondominium, rusunawa dan lain lain. Solusi ini sementara saya terima sebagai jawaban atas keterbatasan lahan dan pemanfaatan ruang huni yang lebih fungsional. Tetapi saya akan tidak sepakat jika solusi ini diterapkan hanya sebagai lahan komersil pemuas isi perut saja, dengan mengeliminasi (menghilangkan) ekosistem dan kearifan lokal diwilayah terdampak yang mengakibatkan tidak seimbangnya rantai makanan dan berubahnya sistem sosial pada masyarakat setempat.

Satu kasus tragedi kemanusiaan yang terjadi baru baru ini, dimana aksi semen kaki yang dilakukan oleh petani Kendeng yang menolak dibangunnya pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah yang berakhir dengan meninggalnya Patmi (48) pada senin 20/3 2017. Kisah heroik ini membuat saya sedih dan juga kecewa atas kepedulian pemerintah terhadap tragedi kemanusiaan ini. Setidaknya kisah ini menegaskan bahwa nyawa adalah harga tertinggi atas keserakahan dan kerakusan penguasa. Hilangnya nyawa sebagai syarat terlaksananya program kapitalisme yang hampir membumi di Negeri ini

Lahan yang seharusnya dilindungi sebagai penyeimbang ekosistem hayati dan penyumbang oksigen ini, tidak lagi dipertimbangkan oleh pemerintah dan bahkan penduduk asli sendiri rela melepas atas dasar urusan perut. Sepertinya kajian Analisa Mengenai LIngkungan Hidup (AMDAL) sudah tidak dindahkan lagi. Pohon pohon yang dengan sunatullah memproduksi oksigen (O2) dan membantu menetralisir racun serta karbon dioksid (C2O) mencoba di-disfungsikan sebagai makhluk hidup dan diganti dengan tiang tiang pancang yang membuahkan komisi dan materi, sungguh diluar konsep kemanusiaan. Beton menjadi solusi penting atas butanya hati nurani, hidup tidak sebatu ini kawan.

 

  • Maiyah dan Rekonstruksi Berpikir

Peran penting dari sebuah pendidikan dan berkembangnya institusi pendidikan seharusnya menjadi pusat solusi atas segala masalah yang menjadi gejolak sosial dimasyarakat, akan tetapi masalah semakin keruh dan berujung kekerasan. Masih terngiang satu statemen dari guru besar MH. Ainun Nadjib, beliau mengatakan bahwa ada yang salah dalam bangunan negara ini, konstruksinya perlu di analisa kembali. Konstruksinya bukan demokrasi, tetapi konstruksinya adalah Pancasila, mungkin saya punya analogi seperti ini. Indonesia adalah sebuah bangunan tinggi berlantai 50 yang bebannya hampir 300 ton, tetapi pondasi yang dipakai hanya pondasi batu kali, bukan lagi tiang pancang yang dengan proses tes tanah. Dengan demikian yang terjadi pada kontruksi bangunan sangat tidak mungkin untuk berdiri.

Sama halnya dengan membangun Negara, jika dasar atau pondasinya tidak sesuai dengan beban dan kontekstual rakyat, maka bersiap-siaplah Negara itu akan tidak kondisional atau kemungkinan Negara itu hancur. Saya tidak bisa dengan akurat menarik benang merah atas kekacauan di negeri ini tapi setidaknya kita punya rasa peduli untuk memperbaiki negeri ini. Setidaknya kita mulai dari diri sendiri.

 

Oleh : Muhammad Ali Yasin 

Manusia yang masih resah atas pendidikan dan status hubungan

Bisa ditemui di akun instagram : @yasinainawa