Berita

We’re Hiring; Wali Raja

Oleh: Rio NS

Bagian kedua dari beberapa tulisan

Hitungan waktu nyaris mencapai angka tiga bulan sejak pementasan repertoar Wali Raja Raja Wali (selanjutnya: WRRW) menjadi penanda enam belas tahun usia forum Bangbang Wetan. Sebuah pentas “teater rakyat” –untuk menyebut satu jenis pementasan seni peran yang digelar secara terbuka tanpa keharusan membayar HTM tertentu bagi para penontonnya. Secara teknis, pementasan itu mendulang sukses bila parameternya adalah keberhasilan para pelakon menerjemahkan naskah ke dalam aktualisasi panggung, jumlah, ragam dan apresiasi penonton serta manajemen pementasan yang digawangi oleh mereka yang sama sekali bukan orang-orang dengan latar belakang kelompok penyelenggara perhelatan atau event organizer.

Pada kedirian Bangbang Wetan sendiri, repertoar WRRW menjadi semacam ajang perekrutan legiun dengan gelegak darah muda dan semangat menyala-nyala yang siap melanjutkan semangat kegembiraan penyelenggaraan forum rutinan majelis ilmu di kota nomer dua terbesar setelah Jakarta itu. Tak berhenti hanya di pit stops pelaksanaan rutinan, Legiun ini tentu saja diharapkan mampu dan bersedia menginfakkan energi mereka bagi sejumlah “endapan” yang dimiliki simpul Bangbang Wetan. Endapan adalah istilah yang diberikan bagi beberapa kegiatan dan semacam himpunan kemauan baik yang melekat di organisme Bangbang Wetan.

Endapan-endapan itu terdiri dari lembaga amal zakat, infaq dan shodsaqoh SANABILA, penerbitan berkala Buletin Maiyah Jawa Timur, team pengelola merchandise ORM, sebuah unit serba usaha ANKA, dan beberapa kegiatan rutin lain yang selama ini masih terus berjalan dengan mekanisme penyelenggaraan yang dilakukan secara tanggung renteng tanpa struktur, mekanisme dan garis hirarki yamg formal.

Sejauh mana dan pada level seperti apa kualitas nyala itu terjaga hingga terus membesar dan menyebarkan percik gairah menanam dengan tanpa hitungan mengenai hasil panen, kiranya waktu akan menjadi parameter terbaiknya.

Dari aspek pementasan dan ekses yang diharapkan muncul pasca pelaksanaannya, saya memilih menempatkan harapan dan setting pemikiran yang biasa-biasa saja. Dengan tanpa mengurangi apresiasi dan salut setingi-tingginya pada kedahsyatan gagasan inti yang melatari penulisan naskah WRRW, sejatinya saya justru sedang menghindar dari potensi jatuh pada bentuk-bentuk pemikiran fatalistik nggege mangsa; sebuah sistem “ijon” bagi apa-apa yang belum terjadi dan memiliki kadar kemungkinan besar untuk terperosok ke jurang kekecewaan.

Sikap mental ­sakmadya ini pula yang gagal saya pelihara pada riuh rendah pemilihan Presiden sekian tahun lalu. Meski alasan logisnya adalah memperkuat pagar pertahanan agar “si dia” tak memenangkan kompetisi, sejatinya saaya tetap harus memilih karena adanya sejumlah janji dan harapan yang terbangun. Harapan ini melatari keputusan mengapa harus ia dan bukan dia, akan jauh lebih sedikit kemudaratan kalau ia terpilih dan buka dia yang kualitasnya sungguh membuat sedih.

Ketika sikuls lima tahunan itu akan segera menghampiri, kuda-kuda yang lebih kuat saya perlu tegakkan. Setidaknya agar rasionalitas menempati porsi lebih dominan dari harapan. Pemikiran ini datang dari kesadaran kalkulatif bahwa tidak ada lagi harapan senjang permasalahan sistemik masih diselesaikan dengan cara sporadik. Dan pilihan terbaik terhadap itu semua nampaknya masih berbentuk abai dengen kesengajaan tingkat tinggi atas apa saja yang terjadi di Jakarta. Entoh gemuruh kehidupan di kota kecil dan lingkungan saya tak kalah menggeloranya.

Kembali ke soal pementasan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur dan pejabat-pejabat Kota Surabaya di plaza Tugu Pahlawan September lalu, sesungguhnya, WRRW adalah kuliah kebangsaan yang menghujam ke wacana mengenai kriteria kepemimpinan nasional. Pembelajaran kesekian kali dari Mbah Nun sebagai inspirator sekaligus penulis naskah yang mungkin bisa dianalogikan dengan seruan untuk bertaqwa pada mimbar jum’atan. Repetisi yang menjadi klise dari sudut pandang pengulangan kronis namun pada saat yang sama sangat aktual karena kebanyakan dari kita hanya mendengarnya sebagai salam pembuka; tanpa keharusan menjadikannya bekal dakam perlilaku keseharian.

Sebagai seorang penulis yang jauh dari adagium “penyair mati muda”, Mbah Nun masih sangat produktif dalam melahirkan tulisan. Berbentuk essai sebagai ladanag utamanya, puisi dan naskah teater tersu saja mengalir dari kejernihan dan olah rasanya. Nah, dari ribuan bacaan yang beliau lahirkan, tema memgenai kenegaraan, politik nasional dan kepemimpinan adalah satu kategori yang secara simultan terus terbaharukan.

Demikian halnya dengan hal ihwal siapa yang layak menduduki kursi amanah kepemimpinan. Dari tonggak-tonggak fundamental sampai pernik imbuhan yang melingkupi diri pemimpin nasional telah berulang beliau deskripsikan. Kriteria itu meliputi kualitas dasar yang harus dimiliki serta kepada siapa pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan darma baktinya. Jangan lupa, ia juga mesti melaporkan apa yang ia punya sebelum, selama hingga berakhirnya periode kepemimpinan yang diembannya. Aspek kewajaran dan sanad yang menceritakan sumber, proses serta peruntukkan semua harta benda pemimpin mutlak menjadi bab tersendiri yang inheren dengan pertanggungjawaban.

Berangkat dari keberhasilan pementasan WRRW, pemikiran mengenai kepeimpinan saya pikir tak lagi menjadi persoalan besar. Tak usahlah tergesa mengubah sistem yang akan sangat mungkin begitu tingginya biaya dan harga yang harus dibayar. So, bagiaman caranya? Sederhana saja, kita hiring saja seseorang dengan kompetensi melampaui persyaratan. Alasannya jelas, seorang profesional, hanya setia pada pihak yang membayarnya. Di sisi lain, karena motivasi untuk kembali digunakan, ia pasti mati-matian memperjuangkan unjuk kerja yang membanggakan.

Seperti kita lihat selama ini, karena berlatar belakang partai, maka presiden beserta jajarannya lebih taat kepada partai dari mana ia dibesarkan. Dan ingat, aturan presidential tresshold menafikan suara partai dengan perolehan suara kecil apa lagi mereka yang gagal ikut pemilu. Sederhananya, ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang tidak punya afilisai dan kecenderungan kepada partai. Suara kalian akan tenggelam di samudera kepentingan dan siasat permodalan.

Dengan begitu, pemimpin bayaran yang kita pilih adalah ia yang hanya patuh pada kita sebagai pemodal. Langkahnya pasti tidak berorientasi pada partai. Kebijakannya melulu didedikasikan kepada rakyat yang nyata-nyata telah menggunakan jasa profesionalitasnya. Ya, kita sewa saja, we’re hiring!

Konvensi Genewa 1949, Protokol Tambahan I tahun 1977 serta resolusi PBB 43/44 tahun 2001 secara tegas tidak melarang keberadaan tentara bayaran (mercenary). Artinya, pada satu negara, sangat dimungkinkan adanya seorang Presiden yang statusnya murni bekerja, patuh dan mengabdi hanya kepada siapa yang memenuhi pundi-pundinya. Bagaimana dengan Indoensia? Kita coba saja! Kumpulkan uang dari rakyat, bentuk team rekrutmen, lakukan seleksi, putuskan, dan lantik segera. Loh ini kan menyalahai amanah Undang-undang dasar! Ah, gampang saja, kawan! Order saja ke lembaga berwenang untuk bikin amandemen kesekian dan bungkus tuh barang!

Dari pementasan WRRW, kita begitu percaya bahwa tanpa mereka, kita pun bisa!

—oOo—

Penulis adalah, penggiat BangbangWetan yang menemukan keseimbangan diri pada musik rock dan sastra. Bisa disapa melalui akun Facebook: N Prio Sanyoto.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.